profesi mulia

Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)
Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.

Nobile Officium (profesi mulia) demikian julukan yang
diberikan kepada profesi hukum. Julukan tersebut membawa konsekuensi
yang mendalam bagi tanggung jawab profesi ini dari segi etika dan
hukum. Jika diteropong terhadap teori dan praktek hukum dari kacamata
etika profesi hukum, banyak persoalan yang belum begitu tuntas
terpecahkan, di samping banyak juga yang masih kontroversial. Khususnya
bagi sistem hukum dan moral dari profesi ini yang terjadi di Indonesia,
sebagian besar bidang ini bahkan masih belum terjamah sama sekali dan
kisi-kisinya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Memang sungguh sangat
disayangkan.

Buku ini mencoba membahas secara komprehensif berbagai masalah
yang berkenaan dengan etika profesi hukum, tanggung jawab moral dan
mal- praktek dari profesi ini, khususnya bagi profesi hakim, jaksa,
advokat, notaris, kurator dan pengurus kepailitan.
Karena itu, buku ini sangat berguna bagi para sarjana hukum, baik
yang bergerak di bidang akademis, seperti dosen dan mahasiswa, maupun
bagi para praktisi, seperti advokat, jaksa, hakim, notaris, kurator dan
pengurus, konsultan hukum, inhouse lawyer, dan bagi siapa pun yang
menyandang gelar sarjana hukum.


Semoga bermanfaat!!!

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PROFESI HUKUM ADALAH PROFESI MULIA (NOBILE OFFICIUM)

BAB II ETIKA PROFESI ADVOKAT

A. PESAN MORAL BUAT PROFESI ADVOKAT

B. BERJUANG UNTUK SEBUAH LEGITIMASI: SEPUTAR UNDANG-UNDANG ADVOKAT NOMOR 18 TAHUN 2003

C. SAKRALNYA SEBUAH PROFESI: SUMPAH ADVOKAT

D. LEBIH DARI SEKADAR KEWAJIBAN BIASA: KEWAJIBAN FIDUCIARY DARI ADVOKAT

E. BANTUAN HUKUM GRATIS: RINTIHAN MASYARAKAT MISKIN

F. HAK IMUNITAS ADVOKAT

G. CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM DAN TOTALITAS KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIENNYA

H. ADVOKAT TIDAK BISA DIIDENTIKKAN DENGAN KLIENNYA DAN HAK ADVOKAT MEMBELA KLIEN TIDAK POPULER

I. KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA KLIEN

J. LARANGAN IKLAN BAGI ADVOKAT: KONSEKUENSI PROFESI TERHORMAT

K. CONFLICT OF INTEREST: ADVOKAT HARUS LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN KLIENNYA

L. MALPRAKTEK PROFESI ADVOKAT

BAB III ETIKA PROFESI HAKIM 

A. ETIKA BAGI HAKIM: PESAN MORAL BAGI KORPS PEMAKAI TOGA

B. KODE ETIK PROFESI HAKIM INDONESIA

BAB IV ETIKA PROFESI JAKSA

A. PROFESI JAKSA SEBAGAI KUASA MASYARAKAT 

B. DOKTRIN TRI KARMA ADHYAKSA

C. PEDOMAN DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) TERHADAP PERANAN JAKSA

BAB V ETIKA PROFESI NOTARIS

A. PROFESI NOTARIS

B. PEDOMAN ETIKA BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

C. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PROFESIONAL NOTARIS

D. ETIKA TENTANG HUBUNGAN NOTARIS DENGAN KLIENNYA

E. ETIKA TENTANG HUBUNGAN DENGAN SESAMA REKAN NOTARIS

F. LARANGAN-LARANGAN BAGI NOTARIS

BAB VI ETIKA PROFESI KURATOR DAN PENGURUS HARTA PAILIT

A. DUNIA KURATOR DAN PENGURUS HARTA PAILIT 

B. PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI KURATOR

C. ATURAN PERILAKU PROFESIONAL KURATOR

D. STANDAR PEKERJAAN KURATOR/PENGURUS

SENARAI PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

I. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN 163

II. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN TENTANG MAHKAMAH AGUNG

III. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

IV. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

V. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

VI. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.
KMA/062/XII/2001 TENTANG SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA CODE OF
CONDUCT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

VII. PEDOMAN PERILAKU APARAT PERADILAN

VIII. KODE ETIK PROFESI HAKIM

IX. KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

10. SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. KEP-074/J.A./7/1978 TENTANG KETERANGAN TENTANG MAKNA PANJI ADHYAKSA

11. SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. KEP-088/J.A./9/78

12. TRI KRAMA ADHYAKSA

13. KODE ETIK NOTARIS

14. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

15. KODE ETIK PROFESI ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA